Hello, Puan Member

Most Popular

Puan TV

Mekanisme bisnis secara elektronik ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di berbagai belahan dunia. Walau cukup canggih toh akhirnya mengundang kejahatan yang juga sama canggihnya.

 

Pernahkah berbelanja via online? Ketika sudah membayar tetapi barang tak kunjung datang? Atau pernahkah akun Anda dijebol oknum segala privacy Anda terampas? Ini adalah sebagian dari yang disebut kejahatan e-commerse dan cybercrime.

 

Berbagai Kejahatan Dunia Maya

Berbagai kalangan dari professional, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak sudah mengenal cara berbisnis di dunia maya ini. Bahkan hampir sebagian dari kita adalah pelaku e-commerse, baik sebagai penyedia jasa dan barang, atau sebagai pembeli. Seperti yang dikatakan Kepala Subdit Teknologi dan Infrastruktur Kominfo Noor Iza dalam diskusi bertajuk "Cyber Security: Opportunities and Challenges" “E-Commerce merupakan cara memperbaiki kinerja dan mekanisme jual-beli. Bisa berupa barang, jasa, informasi, atau pengetahuan, dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital.”

Di Indonesia, kemajuan e-commerce ini ditanggapi pemerintah lewat dukungannya memperkuat pelaku ekonomi, lewat deregulasi dan pelatihan pengembangan kapasitas dan untuk berkompetisi. Presiden Joko Widodo juga meminta jajaran kabinetnya untuk memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat, untuk meningkatkan pelaku ekonomi digital di Indonesia. Seperti diketahui, saat ini 93,4 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet dengan jumlah penjualan melalui 'e-commerce' pada tahun 2014 mencapai USD 2,6 milyar.

Sayangnya, kemajuan ini juga dibarengi oleh kejahatan. Kita mengenalnya sebagai Cyber Crime, kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi. Sebut saja pelanggaran hak cipta. Ini kerap terjadi pada situs web pribadi, komersial, maupun akademisi. Pernah mendownlad atau mengambil gambar dari situs orang lain tanpa ijin? Ingat, karya-karya itu memiliki hak cipta!

“Menampilkan gambar-gambar yang dilindungi hak cipta untuk latar belakang atau hiasan “web pages” dan merekayasa gambar atau foto orang lain tanpa izin, juga termasuk pelanggaran dan kejahatan dunia maya. Apalagi foto-foto yang diedit dan menjadi bahan ejekan,” ujar Dirjen Aplikasi dan Telematika Kominfo Ashwin Sasongko dalam keterangan tertulisnya.

Lalu ada juga kejahatan dalam perdagangan secara elektronik. Mungkin Anda pernah mengalami atau mendengar kerabat tertipu saat berbelanja di online shop. Penipuan online ciri-cirinya harga produk yang banyak diminati sangat rendah, jaiuh di bawah harga pasaran, lalu penjual tidak menyediakan nomor telepon, atau hanya mencantumkan nomor WA tetapi tudak bisa ditelepon, juga tidak ada respon terhadap pertanyaan melalui e-mail dan menjanjikan produk yang sedang tidak tersedia. “Korban telah membayar, tetapi produk tidak ada atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan,” ujarnya lagi.

Kita juga harus berhati-hati dengan pemasaran berjenjang online dengan mencari keuntungan dari merekrut anggota dan menjual produk. “Risikonya bagi korban, 98 persen investasi ini gagal atau rugi. Sedangkan penipuan kartu kerdit ciri-cirinya terjadi biaya misterius pada penagihan kartu untuk produk atau layanan internet yang tidak pernah dipesan, dengan risiko korban perlu waktu untuk melunasi kreditnya.”

Sementara itu, pelanggaran dalam bentuk lain terdiri dari recreational hacker, cracker atau criminal minded hacker, political hacher, denial of service attack (DoS), Viruses, Piracy (pembajakan), Fraud, Phishing, perjudian dan cyber stalking. Recreational hacker umumnya bertujuan hanya untuk menjebol suatu sistem dan menunjukkan kegagalan atau kurang andalnya sistem keamanan pada suatu perusahaan.

 

Tiga Jenis Pelanggaran Hukum

Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) menetapkan tiga jenis pelanggaran hukum yang terjadi dalam memanfaatkan sistem komunikasi teknologi informasi atau dikenal dengan istilah kejahatan di dunia maya. “Jenis pelanggaran itu diatur dan ditentukan sanksi hukumnya dalam RUU Informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang akan disahkan DPR,” Dirjen Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) RI, Ir Cahyana Ahmadjayadi, menerangkan dalam penjelasan tertulisnya. Tiga kejahatan itu meliputi pelanggaran isi situs web, pelanggaran dalam perdagangan secara elektronik, dan pelanggaran bentuk lain.

 

Banyak kita dapati pemalsuan (forgery) terhadap surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bisnis. “Hal itu telah merusak iklim bisnis di Indonesia,” ujar Cahyana. Pada saat ini surat-surat dan dokumen-dokumen yang dipalsukan itu dapat berupa electronic document yang dikirimkan atau yang disimpan di electronic files badan-badan atau institusi-institusi pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Seyogyanya Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan pidana khusus yang berkenaan dengan pemalsuan surat atau dokumen dengan membeda-bedakan jenis surat atau dokumen pemalsuan, yang merupakan lex specialist di luar KUH Pidana.

Di Indonesia pernah terjadi kasus cybercrime yang berkaitan dengan kejahatan bisnis, tahun 2000 beberapa situs atau web Indonesia diacak-acak oleh cracker yang menamakan dirinya Fabianclone dan naisenodni. Kejahatan lainnya yang dikategorikan sebagai cybercrime dalam kejahatan bisnis adalah Cyber Fraud, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan melakukan penipuan lewat internet, salah satu diantaranya adalah dengan melakukan kejahatan terlebih dahulu yaitu mencuri nomor kartu kredit orang lain dengan meng-hack atau membobol situs pada internet.

Menurut riset yang dilakukan perusahaan Security Clear Commerce yang berbasis di Texas, tahun 2002, menyatakan Indonesia berada di urutan kedua setelah Ukraina untuk kasus cybercrime.

 

Perlukah UU Cybercrime?

Kasus-kasus cybercrime dalam bidang e-commerce sebenarnya banyak sekali terjadi, sayangnya jarang sekali yang sampai ke meja hijau. Banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan, atau bahkan korban atau saksi tidak melaporkannya. “Penyebabnya adalah maskih awamnya masyarakat kita, belum tersosialisasi dengn baik tentang UU IT. Padahal UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronika yang sampai dengan hari ini walaupun telah disahkan pada tanggal 21 April 2008 belum dikeluarkan Peraturan Pemerintah untuk sebagai penjelasan dan pelengkap terhadap pelaksanaan Undang-Undang tersebut,” terang Cahyana.

“Perlu banget payung hokum dalam hal ini,” ujar artis cantik Alice Norin yang membangun 8wood bersama dengan suaminya, Alvin Yudhapatria sejak 2013. “Agar nyaman untuk kita semua. Dan bahwa orang dengan maksud baik dari usaha e-commrse ini tidak dirusak oleh oknum yang merugikan.” Awalnya mereka membangun e-commerce ini karena berpikir untuk menjalankan bisnis dengan modal yang tidak terlalu besar.

Selain itu, banyak korban atau saksi yang tidak melapor, sehingga cybercrime yang terjadi hanya ibarat angin lalu, dan diderita oleh sang korban. “Jika hal ini dibiarkan maka, Indonesia akan semakin menempati posisi tertinggi untuk kasus kejahatan dan ini sangat merugikan Indonesia. “Dibutuhkan sekali kesigapan sistem peradilan kita untuk menghadapi semakin cepatnya perkembangan kejahatan dewasa ini khususnya dalam dunia cyber,” ujar Cahyana.

Untuk mencapai suatu kepastian hukum, terutama di bidang penanggulangan kejahatan e-commerce, dibutuhkan suatu undang-undang atau peraturan khusus mengenai cybercrime sehingga mengatur dengan jelas bagaimana dari mulai proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan persidangan.

 

Presiden Berharap e-Commerce Membawa Manfaat

Penanggulangan kejahatan e-commerce ini harus diprioritaskan. Selain menyediakan payung hukum, juga memberikan pengetahuan seluas-luasnya mengenai e-commerse kepada masyarakat. Terlebih pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar pada tahun 2020. Seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas tentang pengembangan ekonomi digital yang sedang berkembang, "Potensi pasar yang sangat besar ini tidak boleh ditinggal begitu saja. Saya yakin potensi itu akan bisa menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara."

Presiden Joko Widodo juga meminta ekonomi digital ini dapat membawa manfaat bagi rakyat, khususnya UMKM dan para pelaku bisnis pemula atau start up. "Saya juga minta dilakukan percepatan jangkauan infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan pelaku-pelaku 'e-commerce'" imbuhnya. Presiden ingin pemerintah memberikan perlindungan dan dukungannya sehingga bisa mendorong UMKM untuk memasarkan produk-produk desa, memasarkan produk kampung, usaha kecil, dan usaha mikro yang ada di negara ini. (Erin)

e-max.it: your social media marketing partner

Artikel Terkait

Sport & Art

Investigasi

PELAKOR MASA KINI BERANI TAMPIL

PELAKOR MASA KINI BERANI TAMPIL

Jakarta, puanpertiwi.com Jika dulu pelakor (perebut laki orang) takut dan...

BISNIS JUAL LIKE DI SOSMED BELI LIKE PUN DILAKUKAN AGAR KLIEN PUAS

BISNIS JUAL LIKE DI SOSMED BELI LIKE PUN DILAKUKAN AGAR KLIEN PUAS

Fenomena hadirnya selebgram di sosial media tak bisa ditahan lagi....

Kejahatan E-Commerse Perlu Payung Hukum UU IT

Kejahatan E-Commerse Perlu Payung Hukum UU IT

Mekanisme bisnis secara elektronik ini sudah menjadi bagian dari gaya...

True Story

KARENA PENYAKIT LANGKA, SETIAP MERASA SEDIH TUBUH GADIS KECIL INI MEMBIRU

KARENA PENYAKIT LANGKA, SETIAP MERASA SEDIH TUBUH GADIS KECIL INI MEMBIRU

Puanpertiwi.com- Gadis kecil yang tak boleh merasa sedih akibat menderita...

Dari Berat 181 Kg, Amber Kini Ramping dan Jadi Ahli Make Up

Dari Berat 181 Kg, Amber Kini Ramping dan Jadi Ahli Make Up

Puanpertiwi.com- Masalah berat badan apalagi sampai obesitas, bisa membuat kepercayaan...

WAJAH TERSIRAM AIR KERAS, PASCA OPERASI PEREMPUAN INI TAMBAH CANTIK

WAJAH TERSIRAM AIR KERAS, PASCA OPERASI PEREMPUAN INI TAMBAH CANTIK

Puanpertiwi.com- Kekerasan menggunakan air keras sangat memprihatinkan dampaknya. Pasalnya Air...

IN THE MAG

EDISI128.jpg EDISI127.jpg edisi129.jpg

Tentang Kami

Puan Pertiwi merupakan situs terlengkap aktivitas dan kebutuhan perempuan.

 

Social Media

    

Kontak

PT. MBC Pertiwi Multimedia

Jl. Bungur Besar Raya Blok B.3 No.85, Lt.4 Gunung Sahari – Kemayoran Jakarta Pusat 10610

Telp : 021-4225473, 021-4212129

Fax : 021-4225468, 021-4212129

Redaksi :

redaksi @ puanpertiwi.com 

Pemasaran :

marketing @ puanpertiwi.com

Twitter

Tentang Kami | Media Kit | Advertise With Us | Career Oportunities | Pedoman Media Siber | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.